PESAN TULUS WIDODO SAAT NARSUM DIBIMTEK

Lensa Dakwah.com - "Dalam pendirian rumah singgah diperlukan identitas dan legalitas sehingga gerak dan kegiatan baik aktifitas ataupun pencarian donasi diakui dan tidak ilegal".


Hal itu disampaikan Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur  Tulus Widodo saat melakukan pendampingan kepada peserta Bimtek Da'i Komunitas LDK PWM Jawa Timur di SMK Muhammadiyah 1 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, Sabtu-Ahad (26/27/2).

Tulus Widodo, mengatakan, setiap daerah, dengan adanya bimtek ini bisa mendirikan rumah singgah. "Kami kasih waktu tiga bulan untuk mendirikan rumah singgah. Terkait binaan, kami serahkan ke daerah masing-masing, garapannya apa, monggo bisa menyesuaikan, ada anak jalanan, anak punk, pemulung ataupun yang lainnya," katanya.

Menurut Cak Tulus, biasa dia dipanggil menjelaskan bahwa legalitas rumah singgah di tiap daerah perlu adanya legalitas. "Setelah menemukan tempat untuk pendirian rumah singgah maka diperlukan adanya legalitas. Syarat untuk legalitas itu meliputi tempat rumah singgah, SK pengurus dari PCM, PRM atau PDM, KTP pengurus, NPWP, SK Kemenkumham, Surat tanda pendaftaran (STP) Dinsos Kota dan Propinsi," jelasnya.

"Ketika nanti panjenengan mengalami kendala terkait legalitas, surat-surat ijin bisa menghubungi kami, kami siap membantu, setelah pulang dari sini silahkan koordinasi dengan pimpinan daerah masing-masing untuk mendirikan rumah singgah," tutur bendahara rumah singgah Al Furqon itu.

"Bagi daerah yang sudah memiliki rumah singgah, maka kegiatannya bisa ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, sehingga keberadaan LDK didaerah bisa dirasakan oleh mereka," pungkasnya. (Habibie)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.